Jurnal Justicia Nusantara

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri

Rabiatul Adwia, Irmawaty, Moh. Nafri — Mon, 15 Sep 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap standar mutu produk skincare yang mengandung merkuri serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk skincare mengandung merkuri dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip strict liability dalam hukum perlindungan konsumen. Selain itu, hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang, serta maraknya peredaran kosmetik ilegal melalui platform digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan edukasi kepada konsumen agar lebih selektif dalam memilih produk kosmetik yang aman dan telah memiliki izin edar.

Tinjauan Yuridis Pembinaan Mental Sat Brimob Polda Sulteng Terhadap Penanganan Kejahatan Berintensitas Tinggi

I Gede Jimy Pratama, Maisa, Andi Purnawati — Mon, 15 Sep 2025 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pembinaan mental Sat Brimob Polda Sulteng terhadap penanganan kejahatan berintensitas tinggi dan untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam pembinaan mental Sat Brimob Polda Sulteng terhadap penanganan kejahatan berintensitas tinggi. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Pelaksanaan pembinaan mental dalam konteks Satuan Brimob Kepolisian Daerah sangat penting, terutama dalam menghadapi penanganan kejahatan berintensitas tinggi. Kejahatan berintensitas tinggi sering kali melibatkan situasi yang penuh tekanan, penuh ancaman, dan memerlukan keteguhan serta kesiapsiagaan yang luar biasa dari aparat kepolisian. Namun dalam pelaksanaan pembinaan mental terhadap anggota brimob tersebu menghadapi kendala, yaitu: a) Keterbatasan Sumber Daya, b) Tekanan Fisik dan Psikologis yang Tinggi, c). keterbatasan waktu untuk pembinaan mental, d) stigma terkait kesehatan mental, e) kurangnya penyesuaian program dengan karakteristik anggota, f) faktor lingkungan dan dukungan keluarga. Saran penelitian yaitu seyogyanya Sat Brimob Polda Sulawesi Tengah terus meningkatkan kegiatan pembinaan mental secara rutin agar anggota Brimob agar memiliki kesiapan fisik dan psikologis yang optimal dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kejahatan berintensitas tinggi, seperti terorisme, perampokan bersenjata, dan kerusuhan besar. Selain itu juga meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana agar pelaksanaan pembinaan mental terhadap anggota Sat Brimob lebih efektif.

Sanksi Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Parkir Jalan Umum di Kota Palu

Deden Rahmat Pratama, Ida Lestiawati, Moh. Nafri — Mon, 15 Sep 2025 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum di Kota Palu dan untuk mengetahui dan hambatan penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum di Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum di Kota Palu Palu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. sebagaimana menurut Pasal 71 Ayat 1a Perda tersebut, juru parkir yang tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan, tidak mengenakan atribut resmi (seperti rompi dan tanda pengenal), serta tidak memberikan karcis parkir yang sah, dapat dikenakan sanksi pidana berupa: Kurungan paling lama 15 hari, atau Denda paling banyak Rp. 2.500.000. Adapun Hambatan penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum di Kota Palu yaitu a) Keterbatasan personel penegak hukum, b) Tidak maksimalnya sistem parkir resmi, c) Lemahnya sanksi hukum terhadap praktek pungutan liar parkir jalan umum d) Sulitnya pendataan dan pengawasan lapangan. Saran penelitian yaitu seyogyanya pemerintah membuat regulasi mengenai sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir di jalan umum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku pungutan juru parkir liar di Kota Palu serta tidak beroperasi kembali sebagai juru parkir illegal. Seyogyannya Penegak hukum dan instansi terkait meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap juru parkir liar di jalan umum Kota Palu, sehingga tidak mengganggu dan meresahkan serta memberikan rasa aman masyarakat selaku pengendara di jalan umum.

Sanksi Hukum Terhadap Korporasi yang Lalai Memenuhi Kewajiban Sosial dan Lingkungan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP)

Andi Susilo Wibowo, Kaharuddin Syah, Mohamad Didi Permana — Mon, 15 Sep 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk sanksi hukum terhadap korporasi yang lalai memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan serta mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mengalami penguatan, khususnya pada tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi terhadap korporasi meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, implementasi di lapangan masih lemah karena intervensi politik dan lemahnya penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan pendekatan berbasis prinsip strict liability dan restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Metode Resiliensi Pada Warga Binaan Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu)

Ayu Iman Sari, Maisa, Imam Basofi Usman — Mon, 15 Sep 2025 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa metode resiliensi pada warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Palu dan untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Palu dalam pelaksanaan pembinaan metode resiliensi pada warga binaan Perempuan. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pembinaan melalui metode resiliensi pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan kelas III Palu bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan ketahanan mental, emosional, dan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa hukuman warga binaan. Adapun kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu dalam pelaksanaan pembinaan metode resiliensi pada warga binaan perempuan, yaitu: a) Keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan khusus b) Keterbatasan fasilitas dan ruang kegiatan dan c) Kurangnya kolaborasi dengan lembaga eksternal. Saran penelitian yaitu seyogyanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Palu meningkatkan program pembinaan dengan metode resiliensi agar warga binaan mampu bangkit dari trauma dan pengalaman masa lalu, mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berbasis pemulihan (restoratif), memenuhi hak asasi warga binaan Perempuan serta memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan.