Analisis Kompetensi Dan Akuntabiltas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kalemago Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso
Analysis of Competence and Accountability of Village Apparatus in Managing Village Funds in Kalemago, East Lore District, Poso Regency
Keywords:
Kompetensi Aparatur Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintahan Desa Kalemago
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi dan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana kemampuan aparatur desa, baik dari segi pemahaman, keahlian teknis, pelatihan, inisiatif kerja, maupun penerapan kode etik, berpengaruh terhadap terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, serta perangkat desa lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Desa Kalemago telah memiliki kompetensi yang baik dalam memahami dan melaksanakan setiap tahapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Aparatur desa juga menunjukkan kejujuran, kedisiplinan, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dari sisi akuntabilitas, aparatur Desa Kalemago telah menerapkan lima dimensi utama yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa.
References
Apriliya & fitria 2020. “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Transparansi Dan Partisipasi Masyrakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi” (jira),9(3).
Atiningsih, S. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 10(1), 14-25.
Djalil, rizal. 2014 “Akuntansi Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi” edisi 1. Jakarta: semester rakyat merdeka.
Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(1), 282-293.
Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntanbilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karangsari Kecamatan Sukodono. ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 1(2), 29-46.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093
Mada et al. 2017. “indikator dan tolok ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi”. Jakarta: bappenas, sekretariat pengembangan kebijakan nasional tata kepemrintahan yang baik.
Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.
Marlina dkk 2021: “Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Rakit Kulim” dalam jurnal akuntansi dan ekonomi vol.11 no 1
MENDAGRI (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
MENDAGRI (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165.
Pemerintah Republik Indonesia (2014). Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Lokal Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3.
Periansya, dan Sopiyan AR. (2020). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 4(1), hal 12-19
Pratiwi, et al. 2017. “Penting Nya Kompetensi Kepala Desa Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa”
Riski amalia, maryono 2020. “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengedalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyrakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”
Romdoni, m. Sukamara. 2019. “Kinerja Pendamping Desa Dinilai Belum Maksimal”.
Romzah siti. (2018). “Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Sukorejo Dan Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan” (skripsi. Universitas islam negeri sunan ampel surabaya)
Sandjojo, eko putro. 2018. “Kemendes Pecat Lebih Dari 1.000 Pendamping Desa Tidak Baik. https://www.republika.co.id/berita/ekon omi/desabangkit/18/08/18/pdn8p5423-kemendes-pecat-lebihdari-1000- pendamping-desa-tidak-baik
Sjahruddin rasul. 2019. “Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran”. Jakarta: detail rekod.
Sujarweni Wiratna, V. (2015). Akuntansi Sektor Publik, Teori Konsep Aplikasi, Yogyakarta.
Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(3), 471-481.
Wibowo, 2017. “Pengertian Kompetensi”, https://ellbrary.unikom.ac.id.
Widiawaty, N. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
Widjaja, haw. (2003).“Otonomi Desa” jakarta: rajagrafindo persada.
Widjaja, haw. (2003).“Pemerintah Desa/Marga”. Jakarta: grafindo persada. 2003. Media, neliti.com
Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2), 1-20.
Atiningsih, S. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 10(1), 14-25.
Djalil, rizal. 2014 “Akuntansi Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi” edisi 1. Jakarta: semester rakyat merdeka.
Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(1), 282-293.
Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntanbilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karangsari Kecamatan Sukodono. ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 1(2), 29-46.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093
Mada et al. 2017. “indikator dan tolok ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi”. Jakarta: bappenas, sekretariat pengembangan kebijakan nasional tata kepemrintahan yang baik.
Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.
Marlina dkk 2021: “Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Rakit Kulim” dalam jurnal akuntansi dan ekonomi vol.11 no 1
MENDAGRI (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
MENDAGRI (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165.
Pemerintah Republik Indonesia (2014). Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Lokal Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3.
Periansya, dan Sopiyan AR. (2020). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 4(1), hal 12-19
Pratiwi, et al. 2017. “Penting Nya Kompetensi Kepala Desa Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa”
Riski amalia, maryono 2020. “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengedalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyrakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”
Romdoni, m. Sukamara. 2019. “Kinerja Pendamping Desa Dinilai Belum Maksimal”.
Romzah siti. (2018). “Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Sukorejo Dan Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan” (skripsi. Universitas islam negeri sunan ampel surabaya)
Sandjojo, eko putro. 2018. “Kemendes Pecat Lebih Dari 1.000 Pendamping Desa Tidak Baik. https://www.republika.co.id/berita/ekon omi/desabangkit/18/08/18/pdn8p5423-kemendes-pecat-lebihdari-1000- pendamping-desa-tidak-baik
Sjahruddin rasul. 2019. “Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran”. Jakarta: detail rekod.
Sujarweni Wiratna, V. (2015). Akuntansi Sektor Publik, Teori Konsep Aplikasi, Yogyakarta.
Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(3), 471-481.
Wibowo, 2017. “Pengertian Kompetensi”, https://ellbrary.unikom.ac.id.
Widiawaty, N. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
Widjaja, haw. (2003).“Otonomi Desa” jakarta: rajagrafindo persada.
Widjaja, haw. (2003).“Pemerintah Desa/Marga”. Jakarta: grafindo persada. 2003. Media, neliti.com
Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2), 1-20.
