Maleo Law Journal

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Peraturan Daerah Di Provinsi Sulawesi Tengah

Mon, 30 Jun 2025 13:54:49 +0700

Article 18 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that provincial, regency, and municipal governments each have a Regional People’s Representative Council (DPRD) whose members are elected through general elections. The DPRD works with the regional executive—namely, the regional head—within a system of checks and balances. One manifestation of this system is the DPRD’s supervisory function, including oversight of the implementation of regional regulations. This study employs normative legal research, a documentary approach that analyses legal sources such as statutes, court decisions, legal doctrines, and legal principles. The DPRD of Central Sulawesi Province exercises its supervisory function over regional regulations through two mechanisms: preventive supervision and repressive supervision. These oversight activities aim to ensure that regional regulations are implemented in conformity with applicable laws and the principles of good governance.

Analisis Yuridis Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pidana Narkotika di Kota Bukittinggi)

Ilhamda Fattah Kaloko, Dio Prasetyo Budi — Mon, 30 Jun 2025 14:36:45 +0700

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di bawah umur merupakan tantangan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di tengah keterbatasan pendekatan represif, hukum adat muncul sebagai alternatif penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif dan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian perkara narkotika pada anak di bawah umur di Kota Bukittinggi, serta menelaah kesesuaiannya dengan sistem hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Bukittinggi masih memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus narkotika anak, dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab kolektif melalui musyawarah ninik mamak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadaban.

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Vicky Ibrahim, Yeti S. Hasan — Tue, 01 Jul 2025 11:56:07 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara (2) Faktor penghambat Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara.

Metode yang digunakan penulis dalam Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan suvei.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1). Pertama, upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemblokiran situs-situs terindikasi judi online. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku kejahatan judi online. (2). Faktor penghambat Substansi Hukum, Sturuktur Hukum dan Budaya Hukum

Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Online (1) Agar pihak Kepolisian di Provinsi Gorontalo meningkatkan sosialisasi tentang dampak negatif judi online melalui seminar dan kampanye media sosial. (2) Substansi hukum perlu diperjelas dengan definisi dan sanksi tegas. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui tim khusus yang melibatkan Kepolisian, Bareskrim, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya judi online melalui kampanye kesadaran hukum dengan tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam penegakan hukum

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEMATIAN MAHASISWA KARENA KEALPAAN DALAM MENGIKUTI KEGIATAN KADERISASI KAMPUS (PUTUSAN Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gto)

IYUT KASIM — Tue, 01 Jul 2025 00:00:00 +0700

Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana karena kelapaannya menyebabkan orang lain mati dalam hal ini para terdakwa merupakan panitia pelaksana kegiatana kaderisasi untuk mahasiswa baru. Dalam konteks hukum pidana ada yang dinamakan dolus yang merupakan kesalahan yang disengaja dan culpa merupakan kesalahan karena kealpaan. Dalam tindak kesalahan kealpaan diatur dalam pasal 359 KUHP yang memiliki unsur-unsur Barang siapa, Karena kelapaannya menyebabkan orang lain mati dan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta yang melakukan perbuatan. Metode penelitian ini menggunakan normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh bersumber dari jurnal, internet dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjuk bahwa kelima terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun hal tersebut tentunya lebih rendah dari apa yang dituntut oleh JPU. Dengan memperhatikan alasan yang meringankan dan alasana yang memberatkan majelis hakim tentunya yang mempunyai kewenangan lebih untuk mempertimbangkan hal tersebut. Para terdakwa terbukti lalai dalam melaksanakan kegiatan kaderisasi sehingga karena kealpaannya menyebabkan korban yang merupakan mahasiswa baru meninggal dunia.

Dinamika Penyelesaian Perselisihan Internasional: Studi Kasus Laut China Selatan

M. Nafi' Mubarok Dawam, Ahmad Fajruddin Fatwa — Tue, 01 Jul 2025 12:12:41 +0700

Perselisihan internasional adalah salah satu tantangan besar dalam hubungan antarnegara yang memerlukan penanganan yang tepat untuk menjaga stabilitas global. Artikel ini menganalisis teori, mekanisme, dan praktik penyelesaian sengketa internasional, dengan fokus pada studi kasus Laut Cina Selatan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai pendekatan teoretis, seperti realisme, liberalisme, dan konstruktivisme dalam konteks hubungan internasional. Pembahasan mencakup berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik yang bersifat diplomatik (seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan) maupun yang berbasis hukum (seperti arbitrase dan pengadilan internasional), serta peran hukum dan organisasi internasional dalam menjaga perdamaian. Studi kasus Laut Cina Selatan menunjukkan kompleksitas penerapan mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya terkait dengan klaim teritorial dan eksploitasi sumber daya alam. Analisis ini mengungkapkan bahwa meskipun putusan Mahkamah Arbitrase 2016 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Filipina, implementasinya terkendala oleh faktor-faktor geopolitik dan diplomasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa internasional memerlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan hukum internasional dan diplomasi guna mencapai resolusi yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penyelesaian sengketa internasional serta dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan stabilitas keamanan global.

PERAN JAKSA DALAM MEMAKSIMALKAN PEMBAYARAN DENDA OLEH TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN BOALEMO

Salwa Salsabilah Bahua — Tue, 01 Jul 2025 12:18:20 +0700

Penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara melalui pembayaran denda dan uang pengganti. Dalam konteks ini, kejaksaan memegang peran strategis sebagai eksekutor putusan pengadilan, termasuk memastikan pelaksanaan pembayaran denda oleh terpidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dalam memaksimalkan pembayaran denda oleh terpidana tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Boalemo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, studi dokumen, dan observasi langsung terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani di Kejaksaan Negeri Boalemo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memainkan peran penting dalam proses penelusuran aset, penyitaan, dan pelelangan untuk memastikan pembayaran denda. Namun, pelaksanaan peran ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, keberadaan aset yang disembunyikan oleh terpidana, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peran jaksa dapat ditingkatkan melalui pendekatan proaktif dalam penelusuran aset, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan strategi yang lebih terintegrasi, Kejaksaan Negeri Boalemo dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN

Muh Bambang Taufik — Tue, 01 Jul 2025 13:23:20 +0700

Pada era perkembangan hukum yang dinamis, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan integritas putusan yang berkeadilan. Latar belakang penelitian ini bermula dari kebutuhan akan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode library research dengan analisis data dari berbagai sumber seperti buku atau jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi masih perlu diperbaiki guna memastikan integritas putusan yang dihasilkan. Sebagai kesimpulan, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi agar mampu menciptakan keadilan yang lebih merata dan diakui oleh masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam sistem seleksi hakim guna memastikan tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

PERAN NEGARA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK LAUT MERAH

Diwa Putra, Nayla Adelina Istika, Muhammad Naufal — Tue, 01 Jul 2025 13:34:10 +0700

Laut merupakan salah satu wilayah penting di dunia karena laut di dalamnya memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Disamping itu laut pun memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan perekonomian global. Laut merah menjadi contoh dari pentingnya laut dalam meningkatkan perekonomian global, dengan adanya laut merah perekonomian dunia menjadi terbantu dengan dipersingkatnya perjalanan kapal-kapal kargo pada jalur Asia dan Eropa. Sayangnya laut merah pada saat ini terdapat konflik yang melibatkan beberapa negara di dalamnya, akibatnya dari konflik tersebut menyebabkan kerugian bagi negara-negara tertentu yang kapalnya tenggelam akibat dari konflik laut merah yang kemudian menyebabkan terganggunya perekonomian dunia. Negara serta organisasi Internasional dalam hal ini tentunya memiliki peranan yang penting untuk mengatasi konflik di laut merah dengan melakukan berbagai macam cara seperti misalnya diplomasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan berupa studi pustaka. Penelitian ini tentunya ditujukan agar pembaca dapat memahami Kronologi serangan Amerika Serikat bersama inggris terhadap Houthi yaman di laut merah dan tanggapan dan Peranan Masing-masing Negara serta Organisasi Internasional dalam Menyikapi Permasalahan ini.