Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
Analysis of Regional Asset Management at the Health Office of Gorontalo Province
Abstract
Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang dapat menjadi jaminan bagi pembangunan daerah, apabila dikelola dan dipelihara dengan baik dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode In-depth interview atau wawancara mendalam. Sumber dan data penelitian ini terdiri dari informan kunci yaitu kepala sub bagian kepegawaian dan umum, informan biasa pengelola barang milik daerah dan informan pendukung pengurus pengelola barang milik daerah. Instrument penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, perekam suara dan handphone. Hasil penelitian untuk pembukuan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD, untuk inventarisasi barang milik daerah sudah terkoordinir langsung oleh kepala SKPD dan untuk pelaporan barang milik daerah pengguna barang menggunakan aplikasi SIMDA BMD untuk mempermudah pelaporan semesteran dan tahunan. Selesainya proses pembukuan maka laporan barang pada kartu inventarisasi barang dapat dicetak melalui aplikasi SIMDA BMD dan ditandatangani oleh kepala SKPD. Simpulan penelitian mengenai analisis pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bahwa penyusunan pengelolaan barang milik daerah, untuk pembukuan barang milik daerah sudah menggunakan aplikasi SIMDA BMD, untuk inventaris barang milik daerah sudah terkoordinir langsung oleh kepala SKPD, untuk pelaporan barang milik daerah sudah dilakukan oleh pengurus barang ke BKAD.
References
Arikunto, S. 2013. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : PT Rineka Cipta.
Daulay, C.F. 2019. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Heryana, A. 2020. Buku Ajar Metodologi Penelitian Pada Kesehatan Masyarakat Edisi Ke-2. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
Keputusan Presiden RI No 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Kolinug, M.S, dkk. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA. Vol 3(1). Hal: 717-840.
Nuryamin, S. 2016. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015. Jurusan ilmu pemerintahan UMY.
Maulidiah, S. 2017. Optimalisasi Pengeloaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. Vol. 3(1). Hal: 233-242.
Moleong, L. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Mulalinda, V. & Tangkuman, S.J. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA. Vol. 2(1). Hal: 470-594.
Noviawati, E. 2016. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol. 4 (1). Hal: 47-61.
Oktaviana, D. 2016. Pelaksaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015. Skripsi, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pasal 3-4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Permenkes RI nomor 3 tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 pasal 1 ayat (9).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ramadhan, A. & Purnama, N.I. 2021. Analisis Faktor-faktor Penyebab Defisit Anggaran Penganggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2014. Jurnal AKMAMI. Vol. 2(1). Hal: 55-67.
Romlah, S. 2016. Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 5(1).
Sinadia, A, dkk. 2018. Peran Dinas Kesehatan Dalam Penyediaan Logistik di Puskesmas Manganitu. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1(1).
Sondakh, B.Y, dkk. 2017. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal EMBA. Vol. 5(2). Hal: 1171-1181.
Tumarar, D.I, dkk. 2015. Analisis Penggunaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon. Vol.3(4). Hal: 654-662.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39).
Walujo, D.S, dkk. 2018. Analisis Perencanaan Obat dengan Menggunakan Metode Konsumsi di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2017. Jurnal Wiyata: Penelitian Sains dan Kesehatan. Vol. 5(1).
Wicaksana, A, dkk. 2021. Pengaruh Investasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Pada Pemerintah Kabupaten Malang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 6(2). Hal: 1-14.
